Dudung Abdurachman Tegaskan Pesawat Militer Asing Wajib Izin Melintas RI
Foto: Arsip Setkab RI
Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa pesawat militer asing tidak diperbolehkan melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin resmi. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap isu terkait wacana blanket overflight atau akses lintas udara bagi militer Amerika Serikat yang sempat menjadi sorotan publik.
Menurut Dudung, prinsip tersebut merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur kedaulatan suatu negara atas wilayah udaranya. Oleh karena itu, setiap aktivitas militer asing yang melintasi Indonesia harus tunduk pada aturan dan prosedur yang berlaku. Ia menekankan bahwa tidak ada pengecualian dalam hal ini, termasuk bagi negara mitra strategis sekalipun.
Isu overflight ini juga menjadi bagian dari diskusi strategis di lingkungan Istana. Dudung mengungkapkan bahwa dirinya akan memberikan masukan langsung kepada Prabowo Subianto terkait berbagai dinamika pertahanan, termasuk perkembangan geopolitik global yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian serius terhadap isu kedaulatan udara di tengah meningkatnya tensi global.
Di sisi lain, kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat disebut telah berlangsung dalam jangka panjang. Namun demikian, Dudung menegaskan bahwa hubungan tersebut tetap harus berada dalam koridor kepentingan nasional dan tidak boleh melanggar prinsip dasar kedaulatan negara.
Sejumlah pejabat pemerintah juga telah membantah adanya kebijakan yang memberikan akses bebas bagi pesawat militer asing. Pernyataan ini memperkuat posisi Indonesia bahwa tidak ada perjanjian yang memungkinkan pihak asing menggunakan wilayah udara nasional tanpa izin.
Dengan penegasan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan wilayah udara Indonesia tetap berada di bawah kontrol penuh negara. Isu overflight AS tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan pentingnya menjaga kedaulatan dan posisi strategis Indonesia dalam peta geopolitik internasional.
