WFH ASN DKI Digelar di Luar Rabu, Ikuti Arahan Pusat
Foto: Kompas/Dian Erika
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan kerja dari rumah atau WFH ASN DKI. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuat aturan berbeda dan akan menyesuaikan sepenuhnya dengan regulasi yang ditetapkan.
“Secara prinsip, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah pusat,” ujar Pramono di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).
Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa kebijakan WFH ASN DKI tidak akan diberlakukan pada hari Rabu. Hal ini karena Rabu telah ditetapkan sebagai hari transportasi umum oleh Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan mendorong penggunaan transportasi publik oleh aparatur sipil negara sekaligus masyarakat. Karena itu, penerapan WFH di hari yang sama dinilai berpotensi menimbulkan benturan kebijakan.
“Yang penting bukan hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum,” jelasnya.
Pada hari tersebut, ASN justru diharapkan tetap masuk kantor dan menggunakan moda transportasi massal. Pemprov DKI pun akan menyesuaikan jadwal WFH di luar hari Rabu setelah keputusan resmi dari pemerintah pusat diumumkan.
“Nanti kalau sudah diputuskan pemerintah pusat, kami akan memutuskan di luar hari Rabu. Karena Rabu tetap untuk transportasi umum,” tegas Pramono.
WFH untuk Efisiensi BBM
Sementara itu, pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan satu hari kerja dari rumah bagi ASN sebagai bagian dari upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM), menyusul dampak konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa kebijakan tersebut akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
“Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” kata Airlangga setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia juga memastikan pengumuman resmi terkait hari pelaksanaan WFH ASN tidak akan melewati bulan Maret.
Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta tinggal menyesuaikan implementasi teknis di lapangan, termasuk menentukan hari pelaksanaan WFH ASN DKI yang tidak bertepatan dengan program transportasi umum setiap Rabu.
