Wacana WFH Imbas Konflik Timur Tengah, Pramono Siap Ikuti Arahan Pemerintah Pusat
Foto: Nasywa Athifah/kumparan
Pemerintah Indonesia membuka kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap krisis energi. Kebijakan ini dinilai dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian global.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa opsi WFH sedang dipertimbangkan untuk menghemat penggunaan energi, khususnya jika konflik berkepanjangan berdampak pada pasokan dan harga energi dunia.
Pramono Siap Ikuti Arahan Pemerintah Pusat
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat apabila kebijakan tersebut resmi diterapkan.
“Untuk work from home, maka apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat akan dijalankan di DKI Jakarta,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya di Iran, berpotensi memberikan tekanan terhadap penyediaan energi, termasuk gas dan BBM. Oleh karena itu, langkah antisipatif seperti WFH dinilai relevan untuk mengurangi konsumsi energi.
Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Energi
Konflik geopolitik di Timur Tengah memang kerap berdampak langsung pada sektor energi global. Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga dapat memicu peningkatan biaya transportasi dan logistik.
Akibatnya, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga stabilitas energi dalam negeri. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembatasan mobilitas melalui kebijakan kerja dari rumah.
Namun demikian, hingga saat ini kebijakan WFH masih berupa wacana dan belum diterapkan secara resmi.
Stok Energi dan Bahan Pokok Jakarta Masih Aman
Di sisi lain, Pramono memastikan bahwa kondisi pasokan energi di Jakarta menjelang Idul Fitri masih dalam kondisi aman. Bahkan, cadangan LPG dan kebutuhan energi lainnya disebut masih mencukupi.
Sementara itu, beberapa harga bahan pokok seperti cabai dan daging memang mengalami kenaikan. Meski begitu, secara keseluruhan kondisi masih terkendali dan terus dipantau oleh pemerintah daerah.
WFH Masih Menunggu Keputusan Resmi
Pemerintah DKI Jakarta menegaskan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat jika WFH diberlakukan secara nasional. Dengan demikian, keputusan akhir terkait penerapan WFH akan sangat bergantung pada perkembangan situasi global dan kebijakan pemerintah pusat.
