Tambang Nikel Raja Ampat: Antara Kekayaan Alam dan Ancaman Ekologis

Raja Ampat selama ini dikenal sebagai surga bahari Indonesia. Gugusan pulau dengan air sejernih kristal, terumbu karang yang memesona, dan keanekaragaman hayati yang kaya telah menarik perhatian wisatawan dunia. Namun, belakangan ini Raja Ampat kembali jadi sorotan bukan karena keindahan lautnya, melainkan karena isu tambang nikel yang mulai menyentuh wilayah eksotis ini—tepatnya di Pulau Gag. Polemik tambang nikel Raja Ampat telah memicu perdebatan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Keberadaan Tambang Nikel di Pulau Gag

Pulau Gag merupakan salah satu pulau kecil di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di balik keindahan panoramanya, pulau ini menyimpan cadangan nikel yang cukup besar. Potensi inilah yang dilirik oleh PT GAG Nikel, anak usaha dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Perusahaan ini memegang izin operasi produksi berdasarkan kontrak karya sejak 2017, dengan luas izin pertambangan mencapai 13.136 hektare.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, hingga pertengahan 2025, lahan yang sudah dibuka untuk pertambangan baru sekitar 263 hektare. Meski belum separuh dari luas wilayah izin, keberadaan tambang nikel Raja Ampat telah memunculkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, terutama pencinta lingkungan dan warga di luar Pulau Gag.

Sumber: Antara News

Kekhawatiran terhadap Dampak Lingkungan

Sebagian besar kekhawatiran muncul karena Raja Ampat merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan ekologis. Kehadiran tambang di pulau kecil seperti Gag dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aturan ini melarang aktivitas pertambangan di pulau kecil karena dampaknya bisa bersifat irreversible alias tidak dapat dipulihkan.

Kekhawatiran tersebut ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa penambangan di wilayah pesisir dan pulau kecil bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan antar-generasi, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Aktivitas pertambangan di Pulau Gag juga berpotensi mencemari laut, mengganggu populasi ikan, dan mengubah bentang alam yang menjadi daya tarik utama Raja Ampat sebagai kawasan pariwisata kelas dunia. Oleh karena itu, gerakan #SaveRajaAmpat yang sempat ramai di media sosial bukan sekadar bentuk aktivisme digital, tetapi refleksi dari kekhawatiran publik terhadap masa depan kawasan konservasi ini.

Pro-Kontra di Tingkat Lokal

Meski penolakan datang dari banyak pihak, suara warga Pulau Gag sendiri ternyata berbeda. Dalam kunjungan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Sorong pada 5 Juni 2025, beberapa tokoh masyarakat menyampaikan dukungan terhadap keberadaan tambang. Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Waju Husein menyatakan bahwa tambang memberi dampak positif terhadap ekonomi lokal.

Dari sekitar 900 warga Kampung Gag, hampir 200 orang bekerja di perusahaan tambang. Selain menyerap tenaga kerja, PT GAG Nikel juga memberikan bantuan seperti pupuk dan bibit bagi petani setempat. Hasil panen dan tangkapan nelayan bahkan dibeli langsung oleh perusahaan. Sejumlah warga, termasuk nelayan Fataha Banofo, mengatakan bahwa tidak ada penurunan hasil tangkapan sejak tambang beroperasi.

Namun, apakah manfaat ekonomi jangka pendek dapat menggantikan potensi kerusakan lingkungan jangka panjang? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab dengan pendekatan kehati-hatian.

Pulau Gag dan Status Geopark Raja Ampat

Salah satu alasan utama GAG Nikel tetap dapat beroperasi di Pulau Gag adalah karena pulau ini tidak termasuk dalam kawasan Geopark Raja Ampat. Dalam studi yang didanai perusahaan, wilayah ini tidak memiliki nilai geologis yang sama seperti kawasan Geopark lainnya di Raja Ampat. Akan tetapi, berada di luar kawasan Geopark bukan berarti lepas dari tanggung jawab perlindungan lingkungan.

Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa seluruh Pulau Gag seharusnya dilindungi karena termasuk dalam kategori pulau kecil. Dalam konteks ini, penambangan tetap melanggar asas keberlanjutan jika tidak dilakukan dengan batas yang ketat.

Sumber: Greenpeace Indonesia

Kebijakan Pemerintah dan Langkah Penangguhan

Sebagai respons atas protes masyarakat dan masukan berbagai pihak, Menteri ESDM akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas tambang nikel Raja Ampat di Pulau Gag. Kebijakan ini diambil sebagai langkah evaluatif untuk menilai kembali dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari keberadaan tambang tersebut.

Langkah ini dianggap bijak oleh sejumlah pemerhati lingkungan dan akademisi. Mereka menilai bahwa proses pengambilan keputusan harus melibatkan kajian menyeluruh, termasuk penilaian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan di pulau-pulau kecil seperti Gag.

Baca juga: #SaveRajaAmpat – Lindungi Surga Laut dari Tambang Nikel

Mencari Titik Temu antara Ekonomi dan Ekologi

Polemik tambang nikel Raja Ampat mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan. Keberlanjutan harus menjadi prinsip utama, terlebih di wilayah yang menyimpan kekayaan ekosistem seperti Raja Ampat.

Pendekatan yang bisa diambil adalah pengelolaan sumber daya secara transparan, melibatkan partisipasi masyarakat lokal, dan memastikan pengawasan ketat terhadap praktik pertambangan. Selain itu, diversifikasi ekonomi melalui pariwisata berkelanjutan dapat menjadi alternatif bagi warga Pulau Gag untuk memperoleh penghasilan tanpa merusak alam.

Menjaga Raja Ampat untuk Masa Depan

Raja Ampat adalah aset nasional dan warisan dunia yang harus dijaga bersama. Dalam menghadapi godaan kilau nikel dan potensi ekonomi sesaat, penting untuk tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian. Keindahan alam dan keseimbangan ekosistem tidak ternilai harganya. Tambang nikel Raja Ampat harus menjadi cerminan dari bagaimana Indonesia mampu membangun tanpa merusak.